Page 19 - Rencana Strategis Pengadilan Agama Batang Tahun 2025-2029

RENSTRA 2025-2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2025-2029

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2025-2029 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran

sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan

Peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal;

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1; Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;

2) Pembatasan perkara kasasi;
3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan;

4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian perarah kebijakan sebagai berikut:
a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar Penerapan sistem kamar dengan dasar

SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor:
017/KMA/SK/II/2012, kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor :

213/KMA/SK/XII/2014, dan terakhir diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah

P E N G A D I L A N A G A M A B A T A N G Page 14