Page 22 - Rencana Strategis Pengadilan Agama Batang Tahun 2025-2029

RENSTRA 2025-2029

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi
kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan

paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali

terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang

terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung

dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan
perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum

formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum

terlaksananya small claim court.
Sasaran Strategis 3; Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatn akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai

berikut:
1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;

2) Sidang diluar gedung pengadilan/zitting plaats dan;

P E N G A D I L A N A G A M A B A T A N G Page 17