Page 23 - Rencana Strategis Pengadilan Agama Batang Tahun 2025-2029

RENSTRA 2025-2029

3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dilakukan

dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin Pembebasan biaya perkara
bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun

memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila
dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan

keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan

tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat
pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline

bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran,

meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang
mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan

Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas
pertanggungjawaban keuangannya;

b. Sidang diluar gedung pengadilan/Zitting plaats Sidang Keliling/Zitting Plaats

yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana
masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk

membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir,

akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan

kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan

penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian
Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama;

c. Pos pelayanan bantuan hukum. Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini

disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan
membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan

hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar

tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang
menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa

pendampingan secara materiil didalam persidangan.

P E N G A D I L A N A G A M A B A T A N G Page 18