Page 24 - Rencana Strategis Pengadilan Agama Batang Tahun 2025-2029

RENSTRA 2025-2029

Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: Jangka waktu penanganan perkara pada

Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah
Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung

harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister,
sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur

melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang

Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum,
perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan

perkaranya terpaksa lebih dari 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi
kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta

merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan

Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang

Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali

terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang
terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)

Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan

Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian
perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.
Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung

dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan

P E N G A D I L A N A G A M A B A T A N G Page 19