Page 5 - LAPORAN UPG SEMESTER 1 TAHUN 2025
P. 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan

               Badan Peradilan di Bawahnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
               undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai

               yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI.


               II.    DASAR HUKUM


               1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
                    Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

               2.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

               3.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
               4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

                    Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan
                    UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

                    Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
                    Korupsi;

               5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

                    Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
               6.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang. Tata Cara Pelaksanaan

                    Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

                    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
               7.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

                    dan Pencegahan Korupsi;
               8.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri

                    Sipil;
               9.   Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan

                    Presiden  Nomor  10  Tahun  1974  tentang  Beberapa  Pembatasan  Kegiatan

                    Pegawai  Negeri  dalam  Rangka  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
                    Kesederhanaan Hidup;

               10. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pedoman
                    Penanganan  Pengaduan  (Whistleblowing  System  di  Mahkamah  Agung)  dan

                    Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
               11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI

                    Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman






   Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10