Page 3 - LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan peradilan tertinggi dari

semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak

dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak
eksternal, baik di dalam maupun di luar hubungan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam
kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak

lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi,

kolusi, dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya dan mewujudkan good governance amanah, transparan dan akuntabel,
maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan

Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Keputusan Kepala

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Mahkamah Agung RI menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas
terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Aparat Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, gratifikasi

merupakan hal yang sulit dihindari oleh Aparat Mahkamah Agung. Hal ini penting
untuk dibudayakan sebagai suatu proses bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.